Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No.61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga
13. Standar Kerjasama Universitas Muhammadiyah Gresik
14. Buku Pedoman Pelaksanaan dan Pengelolaan Kerja Sama Universitas Muhammadiyah Gresik
15. Pedoman Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Gresik Tahun 2020
16. RENSTRA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Gresik
17. Rencana Operasional (Renop) FKIP UM Gresik Tahun 2022 – 2026

Kerja Sama

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Penjaminan Mutu

1. SK Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik Nomor 082/KEP/II.3.UMG/R/A/2011 tentang Pendirian Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Gresik.
2. SK Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik Nomor 332/KEP/II.3.UMG/R/A/2019 tentang Pembentukan TIM Gugus Kendali Mutu Fakultas dan Pascasarjana di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik Periode Tahun 2019-2021.
3. SK Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik Nomor 141/KEP/II.3.UMG/R/A/2021 tentang Tim Gugus Kendali Mutu Universitas Muhammadiyah Gresik Periode Tahun 2021-2022.
4. Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Gresik.
5. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Gresik.
6. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Gresik.
7. Formulir SPMI Universitas Muhammadiyah Gresik